Kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kudus dalam rangka mewujudkan good governance

RAMADHAN, ICHSAN (2019) Kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kudus dalam rangka mewujudkan good governance. Skripsi Sarjana thesis, UMK.

[img] PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (348kB)
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Download (206kB)
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (617kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (337kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (365kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (152kB) | Request a copy
[img] PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (242kB)
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE”, secara umum mengulas tentang kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan Good Governance Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengolahan data dengan cara memeriksa dan meneliti data, dengan tujuan untuk menjamin akurasi data dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD merupakan Laporan tentang informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Tujuan Penyusunan LKPJ adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama satu periode atau dalam periode tertentu sebagai peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Kinerja Pemerintah perlu mendapat pengawasan dari DPRD. Dengan adanya pengawasan melalui dokumen, maka anggaran yang dikeluarkan dapat dikendalikan. Jika tidak dapat dikendalikan, maka Kepala Daerah dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagai penilaian dalam penggunakan anggaran, maka Kepala Daerah harus memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai kontrol atas penggunaan anggaran.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing 1 : Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N. Pembimbing 2 : Kristiyanto, S.H, M.H.
Uncontrolled Keywords: Kedudukan LKPJ, Fungsi Pengawasan dan Good Governance
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Hukum > Hukum negara > Teori dan prinsip hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Tanggal Deposit: 25 Jul 2019 03:11
Last Modified: 25 Jul 2019 03:11
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/10810

Actions (login required)

View Item View Item