Pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan mobil Dalam status sewa / rental (studi putusan nomor 11/pid.b/2016/pn.kds)

PRABOWO, DRAJAT BIMO (2019) Pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan mobil Dalam status sewa / rental (studi putusan nomor 11/pid.b/2016/pn.kds). Skripsi Sarjana thesis, UMK.

[img] PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (308kB)
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Download (187kB)
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (266kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (223kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (313kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (96kB) | Request a copy
[img] PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (215kB)
[img] PDF (Abstrak) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (170kB) | Request a copy
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dalam Status Sewa / Rental (Studi Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds)” ini secara umum bertujuan untuk memahami tentang pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa/rental dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds, dan pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental dalamPutusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Yuridis normatif yaitu suatu metode yang berdasarkan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang sesuai materi yang diperlukan.Sebagai bahan pelengkap Penulis juga melakukan wawancara kepada Informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan bahwa dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternative, yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi; dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu adanya alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian. Mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa Terdakwa sadar akan hal yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing 1 : Dr.Dra.Sulistyowati, S.H, CN. Pembimbing 2 : SUYOTO, SH, MH.
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban, Penggelapan, Gadai, Sewa
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Hukum > Hukum negara > Teori dan prinsip hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Tanggal Deposit: 25 Jul 2019 04:26
Last Modified: 25 Jul 2019 04:26
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/10823

Actions (login required)

View Item View Item