Pertanggungjawaban klinik kecantikan terhadap produk kecantikan di kabupaten pati

P. W, APRILIA SAFITRI RISKA (2018) Pertanggungjawaban klinik kecantikan terhadap produk kecantikan di kabupaten pati. Update Test thesis, UMK.

[thumbnail of Hal. Judul]
Preview
PDF (Hal. Judul)
hal depan.pdf - Accepted Version

Download (442kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1]
Preview
PDF (Bab 1)
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (194kB) | Preview
[thumbnail of Bab 2] PDF (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (225kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 3] PDF (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (210kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 4] PDF (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (277kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 5] PDF (Bab 5)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (102kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka]
Preview
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (227kB) | Preview
[thumbnail of Abstrak] PDF (Abstrak)
ABSTRAK SKRIPSI.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (165kB) | Request a copy
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KABUPATEN PATI”ini secara umum bertujuan untuk mengetahuitanggung jawab klinik kecantikan terhadap produk kecantikan ditinjau dari perlindungan konsumen dan mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan klinik kecantikan. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dengan pertimbangan bahwa untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa data sekunder (dari sumber pustaka) berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Klinik Kecantikan Terhadap Produk Kecantikan di Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tanggung jawab klinik kecantikan terhadap produk kecantikan ditinjau dari perlindungan konsumen adalah bahwa pelanggaran yang diakukan klinik kecantikan baik dalam peredaran produk kosmetik kecantikannya maupun layanan jasa klinik kecantikan merupakan kasus yang masuk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia di atur dalam hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disertai dengan Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Permenkes Nomor 1175/Menkes/per/VIII/2010 tentang izin Produksi Kosmetika dan KUH Perdata. Hak konsumen dalam kasus kosmetik palsu dilindungi dalam pasal 4, serta pasal-pasal lainnya. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 52 UUPK yang berisikan hak serta kewajiban konsumen sampai pada pertanggung jawaban pelaku usaha serta tugas dan kewajiban badan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam izin peredaran Kosmetika diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 Permenkes Nomor 1175/Menkes/per/VIII/2010 yang berisikan ketentuan umum, izin produksi, persyaratan, tata cara sampai dengan sanksi yang diberikan.Peran pemerintah dalam pengawasan klinik kecantikan adalah Pemerintahberupaya melakukan pencegahanyakni dengan kerja sama antara pemerintah dengan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan juga masyarakat.Pemerintah memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk dapat hidup sehat serta fasilitas yang memudahkan dalam mengakses kesehatan, termasuk jaminan terhadap mutu dan kualitasnya.Pengontrolan harga obat di pasaran dan memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat sehingga memeperluas pengetahuan tentang pemilihan obat.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing: Pembimbing 1 : Dr. SUKRESNO, SH.MHum Pembimbing 2 : Yusuf Istanto, SH.MH
Kata Kunci: Pelaku Usaha, Produk Kecantikan, Perlindungan Konsumen
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Hukum > Hukum negara > Teori dan prinsip hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 15 Aug 2019 03:03
Last Modified: 15 Aug 2019 03:03
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/11055

Actions (login required)

View Item View Item