Kedudukan closed circuit television (cctv) sebagai alat bukti dalam pembuktian menurut hukum acara perdata (studi kasus putusan nomor: 0070/pdt.g/2015/pa.mn) Skripsi

TIMAMI, FADHLILLAH FAUZIYYAH (2018) Kedudukan closed circuit television (cctv) sebagai alat bukti dalam pembuktian menurut hukum acara perdata (studi kasus putusan nomor: 0070/pdt.g/2015/pa.mn) Skripsi. Update Test thesis, UMK.

[thumbnail of Hal. Judul] PDF (Hal. Judul)
HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version

Download (416kB)
[thumbnail of Bab 1] PDF (Bab 1)
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (354kB)
[thumbnail of Bab 2] PDF (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (333kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 3] PDF (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (402kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 4] PDF (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (409kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab 5] PDF (Bab 5)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (103kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka] PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (232kB)
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn)” bertujuan untuk memahami menganalisis kedudukan serta penerapan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti pada hukum acara perdata di dalam praktek peradilan agama. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan pada bahan hukum studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas kemudian di susun skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian menggambarkan rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hakim dapat menggunakan asas Lex specialis derogat lex generalis dan Lex posteriori derogate lex priori. Mengenai Putusan Nomor: 0070/Pdt.G/2015/PA.Mn rekaman CCTV dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti elektronik yang sah dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga membantu hakim untuk menjatuhkan putusan.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing: Pembimbing 1 : Dr. Dra. Hj. Sulistyowati, S.H, C.N Pembimbing 2 : Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H
Kata Kunci: Alat Bukti, CCTV, Perdata
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Hukum > Hukum negara > Teori dan prinsip hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 15 Aug 2019 03:38
Last Modified: 15 Aug 2019 03:38
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/11068

Actions (login required)

View Item View Item