PUTRIANA, DWI (2018) Kedudukan penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi antara pemilik tanah dengan penggarap (studi di kecamatan jepara). Update Test thesis, UMK.

Preview	PDF (Hal. Judul) HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version Download (1MB) | Preview
Preview	PDF (Bab 1) BAB I.pdf - Accepted Version Download (251kB) | Preview
	PDF (Bab 2) BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	PDF (Bab 3) BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	PDF (Bab 4) BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	PDF (Bab 5) BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (18kB) | Request a copy
Preview	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (16kB) | Preview
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN PENGGARAP DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP (STUDI DI KECAMATAN JEPARA)” ini membahas tentang ketimpangan hak penggarap yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil. Ketidakadilan kedudukan penggarap muncul karena perjanjian banyak dilakukan secara lisan, sehingga penggarap dianggap mempunyai nilai tawar lemah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Jepara dilakukan dengan sistem maro dan mertelu. Berdasarkan penelitian bahwa dari 10 responden, terdapat 8 responden menggunakan perjanjian lisan, 2 responden menggunakan perjanjian tertulis. Dalam kasus ini, posisi penggarap yang lemah sering dimanfaatkan pemilik tanah untuk menekan penggarap dengan syarat-syarat bagi hasil yang memberatkan. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi seringkali diselesaikan dengan musyawarah/mufakat yang merugikan penggarap. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk menggunakan aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan harapan tercipta keadilan dan kesejajaran kedudukan pemilik tanah dengan penggarap. Pihak desa sebaiknya memberikan sosialisasi/penyuluhan mengenai pembuatan dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara tertulis agar masyarakat khususnya petani mengetahui hak dan kewajibannya.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing 1 : Dr. Sukresno, S.H., M.Hum Pembimbing 2 : Bakhtiar Mahmud, S.H., M.H
Kata Kunci:	Bagi Hasil, Pemilik Tanah, Penggarap, Perjanjian
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	31 Aug 2019 01:55
Last Modified:	31 Aug 2019 01:55
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/11359

Actions (login required)

View Item