ABDUL AZIZ, MUHAMMAD (2021) Penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di desa gondangmanis kabupaten kudus). Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	Text (hal.judul) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download | Baca Disini
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download | Baca Disini
	Text (bab 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
	Text (bab 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
	Text (bab 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
	Text (bab 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download | Baca Disini
	Text (lampiran) LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Permohonan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus)” bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik serta kendala-kendala penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan tujuan mengetahui permasalahan di lapangan serta data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus) dilakukan secara penal yaitu secara mediasi.Pemanggilan terhadap terlapor sebanyak 9 (Sembilan) kali bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP karena di dalamnya hanya diperbolehkan sebanyak dua kali, atau terkesan terlapor tidak menghargai proses hukum yang berlaku dan tidak kooperatif, namun tidak ada sanksi atau penjemputan paksa terhadap terlapor. Kendala-kendala penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah yaitupihak terlapor PPAT KA tidak kooperatif terhadap penyelesaian dugaan tindak pidana pemalsuan, kasus ini menunggu proses mediasi sampai sembilan kali. Kendala dari BPN yaitu tidak pernah terlaksanakannya mediasi karena PPAT berinisial KA tidak pernah datang.Kendala dari IPPAT yaitu diantaranya kurangnya koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Kudus dalam kasus saudara KA yang dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	pembimbing 1 :Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum pembimbing 2 :Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn
Kata Kunci:	Pemalsuan, PPAT, Sertifikat Hak Milik.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > kendali kegiatan sosial Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	24 Sep 2021 20:19
Last Modified:	24 Sep 2021 20:19
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/14871

Actions (login required)

View Item