SUTISNA, AGUS (2013) STUDI KASUS SENGKETAPEMILIHAN UMUMKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN JEPARA 2012 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.D-X/2012. Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

	PDF (HAL JUDUL) HAL_JUDUL.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	PDF (BAB I) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	PDF (BAB II) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	PDF (BAB III) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	PDF (BAB IV) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	PDF (BAB V) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (164kB) | Request a copy
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR_PUSTAKA_SKRIPSI.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “ STUDI KASUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN JEPARA 2012 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.D-X/2012” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab munculnya sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk mengetahui mengapa Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PHPU.D-X/2012 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jepara periode tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara 2012 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara calon nomor urut 3 (tiga) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua TPS, karena pemilihan sudah diawali dengan pelanggaran-pelanggaran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.D-X/2012 dalam perkara pemilukada Kabupaten Jepara memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum.Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menyebabkan semua pihak yang terkait dengan sengketa tersebut diatas harus menerima Putusan tersebut.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	H. Subarkah, SH.M.Hum dan Dr. Hidayatullah, SH.M.Hum
Kata Kunci:	Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jepara tahun 2012
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Ririn Mela Safitri
Date Deposited:	19 Jul 2013 02:21
Last Modified:	19 Jul 2013 02:21
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/1557

Actions (login required)

View Item