Peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima (pkl) di sekitar wisata religi sunan kudus

Permadi, Ginanjar Arya (2021) Peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima (pkl) di sekitar wisata religi sunan kudus. Sarjana thesis, UMK.

[img] Text (Hal Depan)
HALAMAN JUDUL.pdf - Accepted Version

Download (526kB)
[img] Text (Bab 1)
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (597kB)
[img] Text (Bab 2)
BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (555kB) | Request a copy
[img] Text (Bab 3)
BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (281kB) | Request a copy
[img] Text (Bab 4)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (687kB) | Request a copy
[img] Text (Bab 5)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (213kB) | Request a copy
[img] Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (146kB)

Abstrak

Skripsi yang berjudul ”PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SEKITAR WISATA RELIGI SUNAN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Dan untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yaitu dengan cara wawancara. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematisdan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Peran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat belum maksimal, karena belum menerapkan sanksi administrasi sesuai Pasal 30 Perda No. 11 Tahun 2017, salah satunya adalah denda administrasi yaitu bagi PKL dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli di zona merah PKL dan/atau fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan PKL dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus disebakan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan komunikasidan pendekatan, maupun jumlah anggota. Kurangnya pemahaman dari PKL di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus mengenai Perda yang berlaku sehingga menyulitkan para Satpol PP dalam memberikan pemahaman kepada PKL di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus terkait Perda yang Berlaku. Kurangnya sosialisasi dan kurang aktifnya peran dari Dinas Perdagangan membuat PKL di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus tidak mengetahui Perda yang berlaku. Serta Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan diperolehnya ditempat tersebut. Terdapat tempat-tempat tertentuyang menurutpenilaian Pedagang Kaki Lima paling dapat memberikan pendapatan yang tinggi bagi para Pedagang Kaki Lima untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing: Pembimbing 1 Anggit Wicaksono, SH.MH Pembimbing 2 Lidya Christina Wardhani, SH.,MH.,M.Kn
Kata Kunci: Peran Satpol PP, Penertiban PKL, Wisata Religi Sunan Kudus.
Subjects: Hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 21 Oct 2021 01:32
Last Modified: 21 Oct 2021 01:32
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/15786

Actions (login required)

View Item View Item