HIMAWAN, MUH. WAHYU (2022) Pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 untuk melindungi hak perempuan di pengadilan agama kudus. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (Halaman Judul) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (365kB) | Preview
	Text (Bab II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (313kB) | Request a copy
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (Bab V) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (275kB) | Preview
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus” bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis / yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan data primer. Setelah data diperoleh maka selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap perkara cerai talak dan cerai gugat belum terlaksana dengan baik. Hakim belum menerapkan hak ex officio dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian adalah: adanya ancaman atau intimidasi dari pihak suami, kurangnya informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaiamana cara mereka mendapatkan hak-haknya, serta keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum dalam kasus perkara perceraian.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	1. Dr. Suparnyo SH., M.S 2. Dwiyana Achmad Hartanto, SH, S.HI., MH
Kata Kunci:	PERMA No 3 Tahun 2017, perlindungan hak perempuan
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum lingkungan Hukum Hukum > Hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	13 May 2022 20:13
Last Modified:	13 May 2022 20:13
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/16648

Actions (login required)

View Item