VALENTINA, NATASYA AUREL (2022) Urgensi pengaturan batas waktu pengulangan tindak pidana korupsi (recidive) sebagai upaya peningkatan kualitas pemberantasan korupsi di indonesia. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (Halaman Judul) Hal. Judul.pdf - Published Version Download (799kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (933kB) | Preview
	Text (Bab II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (629kB) | Request a copy
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy
	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (695kB) | Request a copy
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (563kB) | Preview
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstrak

Penelitian berjudul “URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (RECIDIVE) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan batas waktu pengulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kasus MT dan SW yang merupakan residivis korupsi di Indonesia yang tidak dijatuhi pidana pemberat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, didukung dengan metode pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Selain itu, penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis perspektif. Sehingga, diperoleh hasil pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang sistematis dan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dan batasan delik korupsi sehingga, melahirkan urgensi pengaturan batas waktu pengulangan tindak pidana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, peneliti memperoleh suatu rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat undang – undang untuk melakukan pembaharuan dalam UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 untuk mengatur secara jelas batas waktu pengulangan tindak pidana korupsi, memperluas cakupan delik yang dapat dijatuhi pidana pemberat, serta mempertegas penindakan terhadap residivis korupsi agar dijatuhi pidana mati merujuk pada hasil perbandingan hukum yang dilakukan peneliti

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	1. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum 2. Henny Susilowati, S.H., M.H
Kata Kunci:	Batas Waktu, Recidive, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya > Hukum pidana Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	13 May 2022 21:10
Last Modified:	13 May 2022 21:10
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/16655

Actions (login required)

View Item