SYAFIQ, AHHMAD ZUMAR (2022) Perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum kabupaten kudus tahun 2021 pada masa pandemi corona virus desease (covid-19). Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.
Preview |
Text (Halaman Judul)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version Download (301kB) | Preview |
Text (Bab II)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy |
|
Text (Bab III)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy |
|
Text (Bab IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy |
|
Text (Bab V)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy |
|
Preview |
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (280kB) | Preview |
Abstrak
Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koprasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diambil dan digunakan adalah data primer, dan penulisan skripsi ini merupakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pekerja terhadap penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mendasari pada Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Penerapan upah minimum merupakan berfungsi sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak rendah, sehingga dapat melindungi pekerja untuk kelangsungan hidup. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dalam pengawasan upah minimum kabupaten adalah pelaksanaan penangguhan perusahaan yang tidak dapat membayar upah pekerja sesuai dengan UMK tidak dilakukan secara normatif akan tetapi perusahaan dan pekerja melakukan kesepakatan tentang upah secara bipatrid, dan tidak melibatkan Dinsosnakertrans Kudus sebagai unsur pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans dalam hal ini adalah memberi binaan kepada pekerja dan pengusaha untuk mematuhi peraturan secara normatif dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Sarjana) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | 1. Dr. Hidayatullah,S.H.,M.Hum 2. Anggit Wicaksono, S.H.,M.H |
Kata Kunci: | Perlindungan Pekerja, Upah Minimum, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 |
Subjects: | Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 16 May 2022 18:47 |
Last Modified: | 16 May 2022 18:47 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/16659 |
Actions (login required)
View Item |