Perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum kabupaten kudus tahun 2021 pada masa pandemi corona virus desease (covid-19)

SYAFIQ, AHHMAD ZUMAR (2022) Perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum kabupaten kudus tahun 2021 pada masa pandemi corona virus desease (covid-19). Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[thumbnail of Halaman Judul]
Preview
Text (Halaman Judul)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Bab I]
Preview
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (301kB) | Preview
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (296kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (196kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (299kB) | Request a copy
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (123kB) | Request a copy
[thumbnail of Daftar Pustaka]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (280kB) | Preview

Abstrak

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koprasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diambil dan digunakan adalah data primer, dan penulisan skripsi ini merupakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pekerja terhadap penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mendasari pada Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Penerapan upah minimum merupakan berfungsi sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak rendah, sehingga dapat melindungi pekerja untuk kelangsungan hidup. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dalam pengawasan upah minimum kabupaten adalah pelaksanaan penangguhan perusahaan yang tidak dapat membayar upah pekerja sesuai dengan UMK tidak dilakukan secara normatif akan tetapi perusahaan dan pekerja melakukan kesepakatan tentang upah secara bipatrid, dan tidak melibatkan Dinsosnakertrans Kudus sebagai unsur pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans dalam hal ini adalah memberi binaan kepada pekerja dan pengusaha untuk mematuhi peraturan secara normatif dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing: 1. Dr. Hidayatullah,S.H.,M.Hum 2. Anggit Wicaksono, S.H.,M.H
Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Upah Minimum, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 16 May 2022 18:47
Last Modified: 16 May 2022 18:47
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/16659

Actions (login required)

View Item View Item