A, MELLYANA DHEA (2022) Penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum samsat kudus. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (Halaman Judul) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (708kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (868kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (916kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS (studi kasus pada sistem administrasi manunggal satuan atap di Kabupaten Kudus)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaiman penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Kudus dan hak-hak wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Penegakan hukum perpajakan kendaraan bermotor dengan pemberian sanksi tambahan berupa blokir kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Wajib pajak yang dikenai sanksi blokir adalah wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun atau lebih. Penjatuhan sanksi blokir kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan hak-hak wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor. Wajib pajak mempunyai hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Hak-hak wajib pajak yang dikenai sanksi pemblokiran KBM tidak dapat diregistrasi ulang, berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing 1. Anggit Wicaksono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2. Faizal Adi Surya, S.H., M.H.
Kata Kunci:	Penerapan Sanksi Blokir KBM, tidak dapat diregistrasi ulang, SAMSAT Kudus.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	26 Dec 2022 20:18
Last Modified:	26 Dec 2022 20:18
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/17571

Actions (login required)

View Item