ALBANTANI, ILHAM WAHID (2022) Pemberatan sanksi pidana pada kasus penganiayaan kepada pejabat yang sedang menjalankan tugas. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (Halaman Judul) Hal. Judul.pdf - Published Version Download (579kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (321kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB) | Preview
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul, “Pemberatan Sanksi Pidana Pada Kasus Penganiayaan Kepada Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Kds)”, dilatar belakangi adanya tindak pidana kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah sebagaimana dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Kds. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pemberatan ancaman pidana terhadap pejabat yang sedang manjalankan tugas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Metode analisa data bersifat kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, Pemberatan ancaman pidana terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas karena dari rumusan Pasal 212 KUHP dan dari uraian unsur-unsur Pasal 212 KUHP, jelas bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini ditujukan kepada seorang pejabat/pegawai yang sedang melaksanakan tugas jabatan yang syah menurut peraturan perundang-undangan. Lalu pejabat/pegawai tersebut diancam dengan kekerasan, atau bahkan dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak syah atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya atau jabatannya. Dalam konteks delik ini, jelas bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (sekelompok orang) yang ditujukan petugas/pegawai. Secara teori jenis delik ini sering disebut dengan delik propria atau delik yang ditujukan kepada orang-orang tertentu (pejabat/pegawai) yang kemudian pejabat tersebut melakukan sesuatu yang terlarang atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat yang terlarang/melanggar hukum. Jika delik itu bukan ditujukan kepada pejabatan yang karena jabatannya, maka kekhususan delik ini menjadi hilang dan pasal ini tidak bisa digunakan. Kedua, hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana pada putusan nomor 76/Pid.B/2018/PN.Kds berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan alat bukti sesuai dengan unsur-unsur pasal 213 ke-1 KUHP juncto pasal 212 KUHP, maka kedudukan korban senagai pejabat yang sedang melaksanakan tugas menjadi bahan pertimbangan hakim memperberat sanksi pidana yang dijatuhkan.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing 1. Dr. Hidayatullah,S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing 2. Suyoto,SH.,MH.
Kata Kunci:	Pemberatan Sanksi Pidana, Penganiayaan, Pejabat yang Sah
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	26 Dec 2022 20:43
Last Modified:	26 Dec 2022 20:43
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/17578

Actions (login required)

View Item