Puteri, Cindy Iriana (2022) KEBIJAKAN PENGGUNAAN apbdes DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN USAHA TANI DI DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (Halaman Judul) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (737kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (632kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstrak

Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PENGGUNAAN APBDes DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN USAHA TANI DI DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS” secara umum bertujuan untuk mengetahui kebijakan penggunaan APBDes di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dan alasan Pemerintah Desa Golantepus dalam penggunaan APBDes diprioritaskan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani.. Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-sosiologis. Penelitian ini secara spesifikasi menggunakan metode data analisis deskriptif-analitis dengan menjelaskan masalah yang dibahas. Purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk pengambilan sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa . Kebijakan penggunaan APBDes dalam pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Desa Golantepus belum maksimal untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik (good government) karena dalam proses transparansi laporan pertanggungjawaban APBDes yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani tidak diinformasikan kepada masyarakat sehingga ada konsekuensi hukum. Diharapkan kepada Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan berserta dasar hukum yang berlaku sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyelewengan, dapat meningkatkan pelayanan publik, kepercayan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam mewujudkan (good goverment) dan diharapkan Pemerintah Desa Golantepus dalam penggunaan APBDes dikembangkan atau ditingkatkan lagi dalam menentukan prioritas penggunaan APBDes, agar masyarakat merasa diberikan keadilan

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing : 1.Dr. Dra Sulistyowati, S.H., C.N Dosen Pembimbing : 2.Anggit Wicaksono, S.H., M.H
Kata Kunci:	Pemerintah Desa, APBDes, Jalan Usaha Tani.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	27 Dec 2022 18:20
Last Modified:	27 Dec 2022 18:20
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/17585

Actions (login required)

View Item