Ristianto, Andy (2022) Tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah (studi kasus pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kudus periode 2018 sampai 2023). Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.
Preview |
Text (Halaman Judul)
HAK JUDUL.pdf - Published Version Download (356kB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
BAB I.pdf - Published Version Download (479kB) | Preview |
Text (BAB 2)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (521kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (396kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (725kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy |
|
Preview |
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (400kB) | Preview |
Abstrak
Skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS PERIODE 2018 SAMPAI 2023)” Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Politik Uang (money Politic) dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang (money politic) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2018 - 2023 di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa bentuk-bentuk politik uang (money politic) yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2018 – 2023 di Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut: a. Berbentuk Uang (Amplop), b. Berbentuk Barang untuk Pribadi, c. Berbentuk Barang untuk Fasilitas Umum. Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana politik uang (money politic) pada kasus dugaan politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus periode 2018-2023 di Kabupaten Kudus tidak ada di karenakan masyarakat segan dan cenderung takut untuk melaporkan adanya dugaan Politik Uang (money politic).. Masyarakat awam yang melihat adanya politik uang (money politic) yang ingin melaporkan ke pengawas Pemilu takut akan imbas yang akan diterima dan harus kuat secara mental serta mengorbankan waktu dan tenaga bahkan dapat terkena sanksi juga (terlibat kasus pidana money politc) atau bisa dijadikan tersangka karena regulasi dan undang-undang nya masih sama. Hal ini kemudian yang menyebabkan praktik ini sulit dideteksi. Meskipun buktinya ada money politic terus menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Hal ini terjadi karena ada pemahaman bersama bahwa politik uang merupakan hal yang sudah biasa dan menjadikan tradisi ketika adanya pesta demokrasi terjadi dalam kontestasi politik.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Sarjana) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. 2. Wiwit Ariyani, S.H., M. Hum. |
Kata Kunci: | Tindak Pidana,Politik Uang (money politic), Pemilihan Kepala Daerah. |
Subjects: | Hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 09 Jan 2023 18:57 |
Last Modified: | 09 Jan 2023 18:57 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/18056 |
Actions (login required)
View Item |