Upaya mendorong kebijakan Penyediaan fasilitas jalur sepeda untuk keselamatan pesepeda di kabupaten kudus

SATRIAWAN, SULISTYO (2021) Upaya mendorong kebijakan Penyediaan fasilitas jalur sepeda untuk keselamatan pesepeda di kabupaten kudus. Master thesis, Universitas Muria Kudus.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL]
Preview
Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (769kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
Text (BAB 1)
BAB I.pdf - Published Version

Download (121kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (250kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (421kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (643kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 5] Text (BAB 5)
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (118kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (154kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (153kB) | Request a copy

Abstrak

Di awal tahun 2019 tren/ gaya hidup masyarakat di Kabupaten Kudus adalah berolahraga bersepeda dikerenakan dampak Corona Virus diseases 2019 (Covid-19). Bersepeda menjadi salah satu pilihan untuk berolahraga guna menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dimasa pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus (Bapak. Drs. Abdul Halil) berencana menyediakan fasilitas jalur sepeda dengan tujuan melindungi keselamatan pesepeda dan mengurangi kemacetan Berbagai bentuk upaya Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan mendorong penyediaan jalur sepeda diberbagai kota/ kabupaten dengan dikeluarkan Surat Menteri Perhubungan nomor UM.105/2/6 PHB 2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal penyediaan fasilitas pendukung dan fasilitas parkir untuk sepeda oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dengan acuan aturan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan. Penyediaan lajur/ jalur sepeda merupakan bentuk dari kebijakan publik yang prosesnya kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Implementasi dilapangan, hak- hak pelayanan publik bagi pesepeda belum pernah disediakan di Kabupaten Kudus. Pembangunan infrastruktur masih memprioritaskan kendaraan bermotor, mau tidak mau pesepeda harus berbagi lajur/ jalur dengan kendaraan bermotor sehingga tidak ada jaminan keselamatan.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing: Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum 2. Dr Sukresno, SH, M.Hum
Kata Kunci: Upaya, Kebijakan, Pesepeda
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum negara
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 13 Jan 2023 18:34
Last Modified: 13 Jan 2023 18:34
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/18142

Actions (login required)

View Item View Item