LAPRIMONI, YURISTI (2023) Putusan tanpa hadirnya terdakwa (op tegenspraak) (kajian asas hukum dan prospek pengaturannya). Master thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (HAL. JUDUL) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (375kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (388kB) | Preview

Abstrak

Yuristi Laprimoni, 2023, Penelitian ini berjudul Putusan Tanpa Hadirnya Terdakwa (Op Tegenspraak) (Kajian Asas Hukum Dan Prospek Pengaturannya), Penulisan Hukum (Tesis), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Latar belakang penulisan hukum ini terdakwa yang semula hadir di persidangan kemudian tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Penuntut Umum sementara asas hukum acara pidana adalah terdakwa harus hadir di setiap tahapan persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (op tegenspraak) kaitannya dengan asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa dan prospek pengaturan putusan op tegenspraak dengan mengakomodasi kepentingan praktik dan kepentingan hak-hak terdakwa serta korban. Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif atau doktrinal, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau dokumenter, metode analisis data dalam penelitian hukum normatif ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu, pertama, kedudukan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb./0777/1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, merupakan pengisi kekosongan hukum dalam KUHAP dalam menghadapi situasi terdakwa yang tidak bisa dihadirkan kembali di persidangan, kedua, pengaturan putusan op tegenspraak belum termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981/ KUHAP, untuk masa yang akan datang adalah lebih baik jika lembaga pembuat undang-undang/ legislatif memperbaharui undang-undang hukum acara pidana disesuaikan kondisi sekarang ini.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing:	DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum
Kata Kunci:	putusan, op tegenspraak, asas hukum, kehadiran terdakwa
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	21 Jul 2023 18:35
Last Modified:	24 Aug 2023 19:27
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/18749

Actions (login required)

View Item