Implementasi percepatan kebijakan perhutanan sosial melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan

Wahyudi, Wahyudi (2023) Implementasi percepatan kebijakan perhutanan sosial melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Master thesis, Universitas Muria Kudus.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL]
Preview
Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version

Download (897kB) | Preview
[thumbnail of BAB I]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (304kB) | Preview
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (347kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (302kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (117kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (291kB) | Preview

Abstrak

Abstrak Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan. Bahwa dalam upaya percepatan perhutanan sosial sesuai dengan Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. perhutanan sosial diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat Desa Hutan dan/atau Masyarakat Hutan Adat (MHA). Bahwa dalam pengelolaan hutan dengan mekanisme yang lama sangat memberatkan karena terdapat kewajiban menanam minyak kayu putih menyebabkan masyarakat keberatan karena berdampak pada berkuranganya jumlah hasil pertanian dan juga ketidakpastian jangka waktu tanam menyebabkan penggarap kadang bingung, dan seringkali terjadi konflik petani penggarap dengan Pihak keamanan hutan, yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum dalam proses penggarapan atas tanah hutan

Item Type: Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing: DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Suparnyo, SH.,MS
Kata Kunci: Percepatan, Perhutanan Sosial, Konflik.
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 21 Jul 2023 19:33
Last Modified: 24 Aug 2023 19:30
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/18755

Actions (login required)

View Item View Item