SALIM, MARYA ULFA (2023) Transparansi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban apbdes desa bulung kulon kecamatan jekulo kabupaten kudus. Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	Text (HAL JUDUL) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (310kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (569kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (152kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (305kB) | Preview

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian penting saat diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi ujung tombak pengembangan serta bisa menaikkan kesejahteraan rakyat perwujudan perkembangan desa. Pada aturan Bupati Kudus yang Nomor 30 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dibentuk guna menjalankan program Pemerintah yakni menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep good governance. Good governance adalah kondisi dimana pemerintahan suatu negara bisa sangat baik. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Transparansi Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDes Desa Bulun Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan hukum secara empiris yang mempertimbangkan pemecahan masalah, yaitu merumuskan hasil penelitian lapangan yang diteliti berdasarkan asas-asas hukum, Peraturan perundang-undangan Transparansi Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDes Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Tentunya problematika transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes di desa Bulungkulon yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Lidya Christina W, S.H.,M.H.,M.Kn
Kata Kunci:	APBDes, Desa, Transparansi.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Yurisprudensi. Teori dan filsafat hukum Hukum > Hukum agama secara umum. Perbandingan hukum agama > Yurisprudensi. Teori dan filsafat hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	03 Jan 2024 01:27
Last Modified:	03 Jan 2024 01:27
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/19693

Actions (login required)

View Item