HARTOYO, RUDI (2023) Pelaksanaan peran pos bantuan hukum dalam menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam rangka untuk mendapatkan keadilan di pengadilan negeri kudus. Master thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (halaman judul) HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (446kB) | Preview
	Text (bab 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
	Text (bab 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (558kB) | Request a copy
	Text (bab 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (519kB) | Preview
	Text (lampiran) L A M P I R A N.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (520kB) | Request a copy

Abstrak

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyebutan hak persamaan dihadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis atau non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Pos Bantuan Hukum dalam melayani masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan Negeri Kudus, hanya memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuatkan dokumen-domumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Pos Bantuan Hukum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat mem-berikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo). Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kudus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan implementasi dari tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum bagi masyaraka yang tidak mampu sehingga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) dan terciptalah konsep akses hukum dan keadilan (access to law and justce).

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing:	Dosen pembimbing 1: Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.,
Kata Kunci:	Pos Bantuan Hukum, Keadilan Masyarakat Miskin
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Perundang-undangan tentang industri, perdagangan, dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	10 Jan 2024 00:37
Last Modified:	10 Jan 2024 00:37
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/19774

Actions (login required)

View Item