Listiana, Dessy (2023) Analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol Di kabupaten kudus. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (halaman judul) HAL. JUDUL.pdf - Published Version Download (281kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
	Text (bab 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy
	Text (bab 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (bab 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (bab 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview

Abstrak

Skripsi yang berjudul, “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds)”, dilatar belakangi adanya hal yang menarik dalam penjatuhan pidana tindak pidana pengedaran minuman beralkohol yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan apakah penjatuhan sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif artinya suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hukum itu sendiri. Metode analisa data bersifat kualitatif dengen bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data utama. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, peredaran minuman beralkohol tanpa izin, bagi pelakunya akan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 300 KUHP. PP No. 38 Tahun 2007 mengamanatkan perdagangan minuman beralkohol merupakan urusan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, terkait Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN.Kds, penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol digunakan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus. Kedua, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran minuman keras dalam pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus jauh lebih tegas dan lebih berat agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah kembali di masyarakat. Dalam penerpannya, sanksi pidana yang ringan membuat pemidanaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya. Lain dari pada itu, pidana bukan semata-mata ditunjukan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mematuhi norma-norma masyarakat dan tidak melakukan kejahatan sebagaimana dalam teori tujuan pemidanaan gabungan (vereningings theorien).

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing 1: Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing 2: Henny Susilowati, S.H., M.H.,
Kata Kunci:	Penjatuhan Pidana Pokok, Tindak Pidana, Peredaran Minuman Beralkohol.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	01 Feb 2024 20:52
Last Modified:	01 Feb 2024 20:52
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/20070

Actions (login required)

View Item