JUNIAR, BERLIANNISA (2023) Penegakan hukum pidana bagi pelaku usaha pengedaran kosmetik ilegal yang tidak mencantumkan nomor bpom. Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	Text (halaman judul) HAL JUDUL.pdf - Published Version Download (653kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (375kB) | Preview
	Text (bab 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (380kB) | Request a copy
	Text (bab 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy
	Text (bab 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text (bab 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (353kB) | Preview

Abstrak

Skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU USAHA PENGEDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR BPOM (Studi Kasus Putusan No. 157/Pid.sus/2020/PNKds)” bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara sanksi yang diberikan Hakim dengan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku pengedaran kosmetik illegal serta mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kds. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data utamanya yaitu data primer dan data sekunder sebagai pelengkap. Dari hasil penelitian menunjukkan pemberian jenis sanksi pidana kepada terpidana Putusan No.157/Pid.sus/2020/PNKds sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pidana penjara dan denda yang diberikan secara kumulatif. Namun ancaman pidananya belum sesuai dengan ancaman pidana Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda Rp.1.500.000.000,- karena hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp.5.000.000,-. Dalam putusan No.157/Pid.sus/2020/PNKds, Hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan pidana. Sanksi pidana yang terlalu ringan dalam kasus ini menyebabkan tidak dapat terpenuhinya tujuan pemidanaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing 1: Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2: Henny Susilowati, S.H, M,H
Kata Kunci:	Penegakan Hukum, Pengedaran Kosmetik Ilegal, PN Kudus.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	06 Feb 2024 23:44
Last Modified:	06 Feb 2024 23:44
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/20164

Actions (login required)

View Item