Ges, Sahana (2023) Pertanggungjawaban pidana badan hukum pada kasus penyalahgunaan pengangkutan bbm bersubsidi (studi kasus putusan nomor 256/pid.sus/2020/pn pti). Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.
Preview |
Text (HALAMAN JUDUL)
Halaman Judul.pdf - Published Version Download (700kB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
BAB I.pdf - Published Version Download (438kB) | Preview |
Text (BAB 2)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (735kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (923kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy |
|
Preview |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (413kB) | Preview |
Abstrak
Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (Naturalijk Persoon) bukan diposisikan untuk dan atas nama Badan Hukum (Recht Persoon)/(PT BPE) dan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap Terdakwa Hanggoro Dirut PT BPE, apakah terdapat pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan studi kasus (Case Study Approach), dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif preskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (Naturalijk Persoon) karena manusia (Naturalijk Person) merupakan subjek hukum yang utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penjara/kurungan. Terkait dengan pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti pemberatan pidana tersebut tidak dikenakan dan tidak dibahas baik oleh Penyidik, Jaksa maupun oleh Hakim
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Sarjana) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Dosen Pembimbing I: Dr Hidayatullah S.H., M.Hum Dosen Pembimbing II: Suyoto S.H., M.H |
Kata Kunci: | Pertanggungjawaban Pidana, Badan Hukum, Penyalahgunaan BBM |
Subjects: | Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 11 Feb 2024 20:19 |
Last Modified: | 11 Feb 2024 20:19 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/20176 |
Actions (login required)
View Item |