Ges, Sahana (2023) Pertanggungjawaban pidana badan hukum pada kasus penyalahgunaan pengangkutan bbm bersubsidi (studi kasus putusan nomor 256/pid.sus/2020/pn pti). Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) Halaman Judul.pdf - Published Version Download (700kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (438kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (735kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (923kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (413kB) | Preview

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (Naturalijk Persoon) bukan diposisikan untuk dan atas nama Badan Hukum (Recht Persoon)/(PT BPE) dan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap Terdakwa Hanggoro Dirut PT BPE, apakah terdapat pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan studi kasus (Case Study Approach), dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif preskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai subjek hukum Orang (Naturalijk Persoon) karena manusia (Naturalijk Person) merupakan subjek hukum yang utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penjara/kurungan. Terkait dengan pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti pemberatan pidana tersebut tidak dikenakan dan tidak dibahas baik oleh Penyidik, Jaksa maupun oleh Hakim

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing I: Dr Hidayatullah S.H., M.Hum Dosen Pembimbing II: Suyoto S.H., M.H
Kata Kunci:	Pertanggungjawaban Pidana, Badan Hukum, Penyalahgunaan BBM
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	11 Feb 2024 20:19
Last Modified:	11 Feb 2024 20:19
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/20176

Actions (login required)

View Item