Nafishah, Wafda Ulin (2023) Urgensi pengaturan alasan penghapus pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) HAL. JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (688kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (901kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (922kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstrak

Penelitian yang berjudul “URGENSI PENGATURAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL” secara umum bertujuan untuk menjelaskan pengaturan alasan penghapus pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum positif Indonesia dan untuk menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan pengaturan alasan penghapus pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia dan Inggris sebagai ide dalam ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan dengan mengadakan studi perbandingan hukum antara Indonesia dengan Inggris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan alasan penghapus pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum positif Indonesia belum diakomodir di dalam UU ITE, sehingga mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 310 ayat (3). Alasan penghapus pidana pada tindak pidana pencemaran mencakup 2 (dua) hal, yaitu untuk kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri. Hal itu juga terdapat dalam pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kajian perbandingan pengaturan alasan penghapus pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia dan Inggris sebagai ide dalam ius constituendum harus memuat pengaturan yang memberikan pengecualiaan bahwa publikasi dalam jurnal ilmiah dan akademis tidak termasuk dalam delik pencemaran nama baik melalui media sosial.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing I: Henny Susilowati, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II: Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum
Kata Kunci:	Alasan Penghapus Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	12 Feb 2024 19:03
Last Modified:	12 Feb 2024 19:03
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/20197

Actions (login required)

View Item