KHOFIFAH, KHOFIFAH (2024) Kebutuhan seksual sebagai alasan pengajuan izin poligami dalam perspektif gender (analisis putusan pengadilan agama jepara). Master thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) Halaman Judul.pdf - Published Version Download (937kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) Bab 1 TA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 2) Bab 2 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) Bab 3 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (736kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) Bab 4 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) Bab 5 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version Download (507kB) | Preview
	Text (SURAT PERNYATAAN) Surat Pernyataan.pdf - Updated Version Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy

Abstrak

Poligami sering terjadi di masyarakat, sementara ada yang menganggap poligami merupakan ketidakadilan gender bagi kaum permpuan. Pembahasan dalam tesis ini meliputi pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara dan perspektif gender terhadap pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara. Dengan pendekatan yuridis normative, maka penelitian ini disepesifikasikan sebagai deskriptif analisis dengan data yang dikumpulkan melalui data kepustakaan dan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta secara yuridis suami atau pemohon terbukti telah memenuhi unsur alasan fakultatif dan syarat kumulatif yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan huuf (b) KHI. Akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon telah mencukupi alasan hukum oleh kartenanya patut untuk dikabulkan. Meskipun izin poligami karena alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami tidak disebutkan secara khusus dalam UU No 1 Tahun 1974, namun Majelis Hakim menafsirkan bahwa ketidakmampuan pelayanan kebutuhan seksual dapat disetarakan dengan alasan poligami karena istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Analisis perspektif gender terhadap pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi unsur keadilan gender yang terlihat pada penerapan peraturan yang ditetapkan baik dalam Islam maupun perundang-undangan merupakan wujud keadilan, yaitu ketika saat istri dalam keadaan sehat, memiliki keturunan, maka poligami tidak diperbolehkan. Pemberian izin poligami bukan bermaksud merendahkan wanita, melainkan persyaratan tersebut sebagai pintu darurat, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka poligami tidak diperbolehkan. Adil yang ditonjolkan dalam perkara izin poligami ialah perihal adil secara lahiriah, karena keadilan bathiniah atau rasa cinta itu merupakan kuasa Allah dan adil secara lahiriah di sini tidak mesti satu dibagi dua, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing:	Dr. Sukresno.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Dr. Suparnyo.,SH.,MS selaku Dosen Pembimbing Kedua
Kata Kunci:	Kebutuhan Seksual, Poligami, Persepektif Gender
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	07 Aug 2024 20:29
Last Modified:	07 Aug 2024 20:29
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/21913

Actions (login required)

View Item