Tinjauan konstitusionalitas hak politik dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara di indonesia

Mayangsari, Dafid (2024) Tinjauan konstitusionalitas hak politik dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara di indonesia. Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL]
Preview
Text (HALAMAN JUDUL)
Halaman Judul.pdf - Published Version

Download (694kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
Text (BAB 1)
Bab 1 TA.pdf - Published Version

Download (200kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
Bab 2 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (162kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
Bab 3 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (165kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
Bab 4 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (287kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 5] Text (BAB 5)
Bab 5 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (90kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version

Download (227kB) | Preview
[thumbnail of SURAT PERNYATAAN] Text (SURAT PERNYATAAN)
Surat Pernyataan.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (323kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Tinjuan Konstitusionalitas Hak Politik Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Indonesia” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan konstitusionalitas hak politik dalam UU ASN di Indonesia serta latar belakang terjadinya pelanggaran oleh UU ASN terhadap konstitusi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Metode penentuan data menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang kemudian akan diperiksa, diedit dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembatasan hak politik ASN dalam UU ASN bertentangan dengan konstitusi namun bertujuan untuk menjaga netralitas ASN. Sesuai atau tidaknya suatu peraturan hanya dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, pelanggaran UU ASN terhadap konstitusi dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor ego sektroral, kepentingan pribadi, ketidaksesuaian dengan ideologi dan ketidaktahuan. Dari beberapa kasus dalam penelitian ini, diketahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran UU ASN oleh Para ASN adalah kepentingan pribadi.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing: DOSEN PEMBIMBING 1:Lidya Christina Wardhani, SH., MH., M.Kn DOSEN PEMBIMBING 2:Adissya Mega Christia, SH., MH
Kata Kunci: ASN, Hak Politik, Konstitusionalitas.
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 11 Aug 2024 18:50
Last Modified: 11 Aug 2024 18:50
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/21975

Actions (login required)

View Item View Item