Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di kabupaten kudus

Ulil Abshor, Lazuardi (2024) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di kabupaten kudus. Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

KLIK BACA DISINI UNTUK MEMBACA SECARA ONLINE

[thumbnail of Halaman Judul]
Preview
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf - Published Version

Download | Baca Disini
[thumbnail of Bab 1]
Preview
Text (Bab 1)
Bab 1 TA.pdf - Published Version

Download | Baca Disini
[thumbnail of Bab 1] Text (Bab 1)
Bab 2 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download
[thumbnail of Bab 3] Text (Bab 3)
Bab 3 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download
[thumbnail of Bab 4] Text (Bab 4)
Bab 4 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download
[thumbnail of Bab 5] Text (Bab 5)
Bab 5 TA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download
[thumbnail of Daftar Pustaka]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version

Download | Baca Disini

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN KUDUS” ini secara umum untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum di tahap penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Penegakan hukum di tahap penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus cukuplah sulit sehingga putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kds melebihi batas waktu penyidikan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) KUHAP dan Asas Peradilan Cepat sehingga secara tidak langsung penyidik telah melanggar hak tersangka berikutnya yaitu atas kebebasan seperti yang dijelaskan pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hambatan pada penegakan hukum di tahap penyidikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, antara lain: pelaku perkosaan yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan, penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma psikis yang berat, tidak ada pendampingan dari anggota LBH/LSM dalam memberikan kesaksian korban, pihak korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian.

Item Type: Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing: Dosen Pembimbimbing: 1. Wiwit Ariyani SH., M.Hum Dosen Pembimbing: 2. Suyoto, S.H., M.H
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerkosaan, Penyidik, Kabupaten Kudus.
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya
Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited: 15 Apr 2025 06:30
Last Modified: 15 Apr 2025 06:30
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/23203

Actions (login required)

View Item View Item