Wibowo, Agus Eko (2024) Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden tahun 2024 di kabupaten kudus. Sarjana thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.

Preview	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf - Published Version Download | Baca Disini
Preview	Text (Bab 1) Bab 1 TA.pdf - Published Version Download | Baca Disini
	Text (Bab 2) Bab 2 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
	Text (Bab 3) Bab 3 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
	Text (Bab 4) Bab 4 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
	Text (Bab 5) Bab 5 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version Download | Baca Disini
	Text (Lampiran) Lampiran TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download

Abstrak

Penelitian dengan judul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Kudus” dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara prinsip ideal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan praktik yang diwarnai pelanggaran seperti manipulasi suara dan money politics. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penegakan hukum oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu serta mengidentifikasi kendala dan upaya dalam penegakan tindak pidana Pemilu. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode analisa data bersifat kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan data primer yang didapatkan langsung dari narasumber melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menjamin Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, namun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Praktik pelanggaran seperti manipulasi suara, money politics, dan pelanggaran administratif sering terjadi, menunjukkan kesenjangan antara prinsip ideal dan realitas. Penegakan hukum oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu penting, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Kudus Tahun 2024 menghadapi kendala seperti waktu penyelidikan terbatas di Gakkumdu dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Terbatasnya waktu penyelidikan sering menghambat pengumpulan alat bukti, dan kurangnya pelaporan dari masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan termasuk meningkatkan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, memperkuat kapasitas penegak hukum, mendorong partisipasi masyarakat melalui kampanye kesadaran, serta memperbaiki sistem pengawasan dan evaluasi penegakan hukum.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Sarjana)
Dosen Pembimbing:	Dosen Pembimbing: 1. Suyoto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing: 2. Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum.,
Kata Kunci:	Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilihan Umum.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mr Firman Al Mubaroq
Date Deposited:	19 Apr 2025 05:24
Last Modified:	19 Apr 2025 05:24
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/23306

Actions (login required)

View Item