Raharnita, Feba Forentia (2024) Implementasi peraturan daerah kabupaten kudus nomor 2 tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun di kabupaten kudus. Master thesis, UNIVERSITAS MURIA KUDUS.
Preview |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf - Published Version Download | Baca Disini |
Preview |
Text (Bab 1)
Bab 1 TA.pdf - Published Version Download | Baca Disini |
![]() |
Text (Bab 2)
Bab 2 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download |
![]() |
Text (Bab 3)
Bab 3 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download |
![]() |
Text (Bab 4)
Bab 4 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download |
![]() |
Text (Bab 5)
Bab 5 TA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download |
Preview |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka TA.pdf - Published Version Download | Baca Disini |
Abstrak
Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan, yang dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 31 mengatur hak dan kewajiban pendidikan dasar yang harus dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan juga ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagai kewajiban setiap individu untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan berkualitas penting untuk pembangunan negara dan peningkatan sumber daya manusia, seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun. Peraturan ini mewajibkan anak usia 6-18 tahun di Kabupaten Kudus untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut dan memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus bertujuan memberikan pendidikan terjangkau dan berkualitas, dengan pemerintah menanggung biaya dan menyediakan fasilitas pendukung. Tingginya biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi beban bagi orang tua siswa dan mempengaruhi tingkat kelulusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-doktrinal untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 dan membandingkan pelaksanaannya di lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Master) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Dosen Pembimbing: 1. Dr. Suparnyo, S.H., M.S., |
Kata Kunci: | Kebijakan Publik, Peraturan Daerah, dan Wajib Belajar |
Subjects: | Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2) |
Depositing User: | Mr Firman Al Mubaroq |
Date Deposited: | 22 Apr 2025 02:44 |
Last Modified: | 22 Apr 2025 02:44 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/23349 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
