Penerapan Manajemen Lalu Lintas di Bidang Perhubungan (Sebuah Tinjauan Teori)

Ansori, Mokhamat dan Kanzunnudin, Mohammad (2009) Penerapan Manajemen Lalu Lintas di Bidang Perhubungan (Sebuah Tinjauan Teori). Analisis Manajemen, 3 (2). pp. 173-179. ISSN 1411-1799

[img]
Tinjau ulang
PDF (Artikel) - Published Version
Download (95Kb) | Tinjau ulang

    Abstrak

    ABSTRACT Legal reasoning can be used as input materials selection policy of traffic management, because after all the legal aspects of road users have a binding force. Provisions of law relating to the settlement and traffic management. Organized road transport in order to realize road traffic and transportation safely, securely, quickly, orderly and organized, convenient and efficient, able to integrate other modes of transport, to reach all corners of the land area, to support equity, growth and stability as a driver, driving and support national development at an affordable cost by the community (Article 3, of Law No. 14 1992 on Road Traffic and Transportation). Traffic management includes planning, regulation, supervision and control of traffic. Traffic planning activities include inventory and evaluation of service levels, setting the desired level of service, the determination of solving traffic problems and implementation of programming realization. While the traffic regulation activities include the activities of determining policies on network traffic or segment - specific streets. (Article 2 of Regulation No. 43 of 1993 on Road Infrastructure and Traffic) Construction traffic and road transport is directed to improve the organization of traffic and road transport in the overall mode of transportation in an integrated manner taking into account all aspects of society to realize the objectives as stated in Article 3. (Article 5 of Government Regulation no. 43 of 1993 on Road Infrastructure and Traffic). ABSTRAK Pertimbangan hukum dapat dijadikan bahan masukan pemilihan kebijakan manajemen lalu lintas, karena bagaimanapun aspek hukum mempunyai kekuatan mengikat pengguna jalan. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan penataan dan manajemen lalu lintas. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat (pasal 3, Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas dan penyusunan program pelaksanaan perwujudannya. Sedangkan kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas – ruas jalan tertentu. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan seperti tersebut pada Pasal 3. (Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan).

    Tipe dokumen: Artikel
    Uncontrolled Keywords: Traffic and Transportation Management. Manajemen Lalu Lintas dan Perhubungan.
    Subjects: Ilmu-ilmu Sosial > Transportasi & komunikasi
    Divisions: Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1)
    Depositing User: Users 2 tidak ditemukan.
    Tanggal Deposit: 28 Apr 2012 10:35
    Last Modified: 06 Dec 2012 10:46
    URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/250

    Actions (login required)

    View Item