PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR PATI SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati)

MULYANI, ANGGIT (2014) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR PATI SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati). Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (228kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (99kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (198kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (149kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (246kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (29kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (111kB) | Tinjau ulang

Abstrak

Penelitian dalam skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR PATI SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN” (Studi Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati), bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah dan implikasi pemberian ganti kerugian di Desa Sidoharjo. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Kedua data tersebut kemudiandianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Pati Selatan pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaannya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pati 2002-2006 dan RDTR, telah mendapat Ijin Penetapan Lokasi dengan SK Bupati No. Nomor 590/173/2005. Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 590/1168/2005. Panitia dan tim penilai telah bekerja sesuai dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005. Ada ketidak sesuaian dalam kepanitiaan, yaitu tidak memasukkan unsur dari Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Pati dalam Panitia Pengadaan Tanah tetapi dalam Tim Penilai Harga Tanah. Tim penilai harga tanah hanya mendasarkan pada NJOP. Tanah yang diperlukan dari 14 pemilik, seluas 9.575 M2 dengan lebar jalan 32 M dan panjang jalan 12.525 M, terdiri dari tanah sawah bengkok perangkat, milik warga dan tanah pengairan desa. Ganti kerugian telah diberikan kepada yang berhak berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Pati No. 590/195/2005 dengan total nilai ganti kerugian Rp 314.096.100,- semuanya bersumber APBD Kabupaten Pati Tahun 2005.Implikasi pemberian ganti kerugian, bahwa proses penetapan besarnya ganti ganti kerugian tidak dimusyawarahkan langsung dengan pemilik tanah tetapi dengan Kepala Desa yang tidak dikuasakan oleh pemilik tanah. Besaran ganti kerugian untuk tanah tidak memperhatikan kelas tanah, surat tanah, dan ada perbedaan penghitungan besaran ganti kerugian tanaman antara perangkat dan warga. Implikasi lainnya adalah mengenai tanah yang disengketakan, disewakan, dan pemilikan bersama warisan yang satu ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan fasilitasi Kepala Desa. Mengenai tanahya yang dijaminkan hutang, oihak kreditor (BRI Unit Pati Kota) tidak keberatan karena tanah hanya terkurangi 10 M2, juga jika terjadi wanprestasi dan dilelang harga tanah jaminan meningkat tinggi karena letaknya menjadi di tepi jalan lingkar. SaranKepada Pemerintah Kabupaten Pati, agar susunan Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006. Dan jika melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lagi, kepanitiaan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.Kepada Penilai Harga Tanah, dalam penetapan harga tanah agar melakukan riset harga pasar tanah untuk dibandingkan dengan NJOP, dipilih mana yang lebih menguntungkan pemilik tanah. Kepada Kepala Desa, jika mewakili pemilik tanah agar dengan surat kuasa tertulis.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Uncontrolled Keywords: pengadaan tanah, kepentingan umum, jalan lingkar.
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 09 May 2014 03:08
Last Modified: 09 May 2014 03:08
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2934

Actions (login required)

View Item View Item