PENERAPAN UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi)

BEN BELLA, ACHMED (2014) PENERAPAN UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi). Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (400Kb) | Tinjau ulang
    [img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
    Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

    Download (205Kb) | Request a copy
      [img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
      Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

      Download (248Kb) | Request a copy
        [img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
        Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

        Download (170Kb) | Request a copy
          [img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
          Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

          Download (390Kb) | Request a copy
            [img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
            Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

            Download (104Kb) | Request a copy
              [img]
              Tinjau ulang
              PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
              Download (192Kb) | Tinjau ulang

                Abstrak

                Skripsi yang berjudul “PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyebab Undang-undang tindak pidana korupsi kurang optimal dalam mengembalikan kerugian negara, mengetahui peluang-peluang yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara . Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara normatif kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini memiliki keterbatasan dalam hal pengembalian kerugian negara. Penyebab dari UU TIPIKOR kurang optimal dalam pengembalian kerugian negara karena sarana yuridis yang diatur dalam UU TIPIKOR memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut yakni dengan adanya ketentuan yang fakultatif dari pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU TIPIKOR. Kemudian keterbatasan pasal 18 yang dalam penerapannya menimbulkan kendala tersendiri bagi penegak hukum terutama pada pidana pembayaran uang pengganti karena jangka waktu untuk mengeksekusi pembayaran uang pengganti terlalu singkat yakni hanya 1 (satu) bulan dan Pasal 18 ayat 3 yang mengatur apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara. Terbatasnya instrumen perdata sebagaimana diatur dalam pasal 32 s/d 34 dan 38C dikarenakan ketentuan perdata tersebut diserahkan sepenuhnya pada hukum perdata yang konvensional. Peluang yang diatur dalam UU TPPU untuk upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dengan memanfaatkan data yang dimiliki PPATK sebagai produk UU TPPU. Kemudian adanya Pengawasan dan pelaporan terhadap penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa kepada PPATK, sehingga mempersempit celah pelaku korupsi untuk menyembunyikan harta hasil kejahatannya. Hasil analisis dari PPATK kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan pelaku korupsi agar tidak dialihkan. Lalu jika terbukti bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka harta kekayaan yang disita dirampas oleh negara. Dengan demikian pengembalian kerugian negara lebih optimal.

                Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
                Uncontrolled Keywords: Undang-Undang, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kerugian Negara
                Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
                Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
                Depositing User: pustakawan umk
                Tanggal Deposit: 09 May 2014 10:40
                Last Modified: 09 May 2014 10:40
                URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2941

                Actions (login required)

                View Item