PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KEC.PATI KAB. PATI

Sutrisno, - (2014) PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KEC.PATI KAB. PATI. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Halaman Judul) - Accepted Version
Download (316kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab I) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (182kB) | Request a copy
[img] PDF (bab II) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (346kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab III) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (159kB) | Request a copy
[img] PDF (bab iv) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (347kB) | Request a copy
[img] PDF (bab V) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (111kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (151kB) | Tinjau ulang

Abstrak

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal ini teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung yang ada di lapangan dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin kapada anggota BPD dan data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa keterangan, buku-buku, laporan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat di tunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya di desa Winong dan desa Sidokerto sudah berjalan sesuai Perda Nomor 4 tahun 2007 mengenai tugas dan fungsinya. Namun masih di temui adanya pengawasan yang kurang efektif, juga kurangnya dukungan dari masyarakat tentang keberadaan BPD yang berada di desanya. Juga masih adanya hambatan-hambatan seperti halnya kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa. Belum adanya pemahaman bagi anggota tentang tata tertib yang ada dan sering terjadinya perbedaan pendapat sehingga pelaksanaan pengawasan belum bisa maksimal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut harus adanya keterbukaan dari Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberikan informasi maupun keterangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Demi terciptanya lembaga yang berwibawa hendaknya di tingkatkan hubungan antar anggota saling percaya dan saling memahami peran fungsinya masing-masing.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing I : WARSITO, SH, MH. Pembimbing II : KRISTIYANTO, SH, MH
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Perdes tentang APBDes, Di Kec.Pati Kab.Pati.
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: asih winarti
Tanggal Deposit: 21 Aug 2014 05:50
Last Modified: 21 Aug 2014 05:50
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/3204

Actions (login required)

View Item View Item