PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KUDUS

SETYA BUDI , ANDHI (2014) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KUDUS. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (466kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (216kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (1MB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (291kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (317kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (149kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (1MB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KUDUS(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Kds)” ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku dalam perkarakecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Kds dan untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Kds sudah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, dan doktrin atau pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Kds telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur penjatuhan pidana penjara dan denda untuk anak paling lama setengah dari maximal ancaman pidana penjara dan denda bagi orang dewasa. Ancaman sanksi yang dapat diberikan kepada orang yang memenuhi rumusan delik pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Artinya pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Putusan hakim dalam perkara ini di bawah ketentuan pidana maksimal yang diperbolehkan. Hanya saja penjatuhan pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) bulan bila denda tidak terbayar bertentangan dengan aturan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur jika pidana denda tidak terbayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Hal ini sesuai dengan aturan yang termuat dalam pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini telah mencerminkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak memisahkan anak dengan orang tua atau keluarganya.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pertanggung jawaban Pidana, Anak
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 10 Nov 2014 07:09
Last Modified: 10 Nov 2014 07:09
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/3557

Actions (login required)

View Item View Item