Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

ROSYIDI, DIDIK (2015) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (727kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (174kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (311kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (191kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (26kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (26kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (144kB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan pada akademisi pada khususnya yang menggeluti Hukum Tata Negara. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan; 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari kekatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Data primer yang digunakan antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006. 2. Data sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder yang digunakan adalah referensi dan tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa kedudukan Sekretaris Desa setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tetap sebagai pembantu Kepala Desa dalam bidang administrasi. Sedangkan sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikembalikan ke pemerintahan Daerah. Sedangkan pertanggungjawaban Sekretaris Desa pegawai negeri sipil sebagai perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa selaku atasan langsung dan yang bertanggungjawab penuh terhadap penyelnggaraan pemerintahan Desa.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing : Sumono, SH, MH
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban sekretaris Desa
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 10 Aug 2015 05:06
Last Modified: 10 Aug 2015 05:06
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/4514

Actions (login required)

View Item View Item