Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Di Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara

SUTISNA, AGUS (2015) Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Di Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara. Tesis Magister thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (433kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (525kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (360kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (204kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (90kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (240kB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun sangat sulit menjangkau informasi publik dari pemerintah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik di Jepara dan bagaimana kinerja kantor arsip daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis diketahui bahwa kantor arsip daerah belum siap menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , maka perlu diteliti mengenai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan kearsipan di kantor arsip daerah. Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Jepara adalah dengan menetapkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Perda ini menjadi dasar hukum bagi Kantor Arsip Daerah pada khususnya dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya dalam memberikan pelayanan kearsipan kepada pemohon informasi publik. Peraturan Daerah ini dapat langsung operasional dalam menentukan arsip yang boleh diakses oleh masyarakat umum dan arsip yang aksesnya tertutup untuk umum. Kantor Arsip Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dapat menentukan arsip yang terbuka dan arsip yang tertutup untuk umum dengan mendasarkan pada norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sehingga pada akhirnya pelayanan kearsipan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip Daerah dapat terlaksana dengan baik.

Tipe dokumen: Skripsi (Tesis Magister)
Additional Information: Pembimbing : Kristiyanto, SH., MH.
Uncontrolled Keywords: arsip, kinerja, keterbukaan informasi, kebijakan
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 17 Nov 2015 09:05
Last Modified: 17 Nov 2015 09:05
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/4886

Actions (login required)

View Item View Item