Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Tanah Di Luar Pengadilan Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

JONO, - (2016) Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Tanah Di Luar Pengadilan Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (2MB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (237kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (384kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (275kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (510kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (175kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (244kB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Tanah Di Luar Pengadilan Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”, mempunyai latar belakang bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di desa dengan mediator Petinggi. Tujuan yang dicapai adalah : 1) untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam jual beli tanah di luar pengadilan di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara; 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah di luar pengadilan di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara; dan 3) untuk menemukan bagaimana mengoptimalkan penyelesaian sengketa jual beli tanah diluar pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sehingga diperlukan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan kuesioner, dan data sekunder sengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : Penyelesaian sengketa dalam jual beli tanah di luar pengadilan di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dilakukan dengan cara mediasi di desa dengan mediator Petinggi atas kehendak dan itikad baik para pihak, dengan disaksikan dua perangkat desa. Tahapan mediasi dengan kaukus, mempertemukan para pihak, jika ada kesepakatan dibuatkan “kesepakatan perdamaian”. Keberhasilan mediasi kecuali didorong dan diarahkan Petinggi juga adanya kemauan saling mengalah para pihak dan pengaruh kultur sebagai kearifan lokal. Isi kesepkatan perdamaian semuanya telah dilaksanakan oleh para pihak; b) Kendala-kendala yang muncul dibedakan kendala internal dan eksternal. Kendala internal berupa : a) waktu pelaksanaan medeiasi tidak dibatasi secara limitatif, karena mengutamakan mediasi berhasil, sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari; b) belum adanya aturan mengenai mediasi yang berlaku ditingkat desa, sehingga mediasi berjalan menurut daya kreasi dan kepiawaian masing-masing Petinggi; c) petinggi belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pertanahan; d) belum adanya pengetahuan yang cukup bagi Petinggi tentang nilai-nilai yang berlaku sebagai norma di lingkungan masyarakatnya; e) tingkat pendidikan petinggi masih rendah, belum semuanya berpendidkan S1; f) belum adanya ruang khusus untuk menyelenggarakan sidang mediasi tertutup untuk memberi kenyamanan, kebebasan berkehendak serta menjaga kerahasiaan para pihak; g) pelayanan mediator Petinggi belum baik; dan h) faktor politis yaitu Petinggi sulit bertindak netral jika salah satu pihak adalah pendukungnya saat Pilkades. Kendala eksternal berupa : a) ketidakhadiran salah satu pihak akan mengganggu proses mediasi; b) salah satu pihak tidak mau mengalah; dan c) cukup banyak warga masyarakat belum tahu mediasi.Penyelesaian sengketa jual beli tanah di luar pengadilan dapat berjalan optimal dilakukan dengan : a) sosialisasi mediasi kepada masyarakat; b) pendidikan Kepala Desa mengenai hukum pertanahan, khususnya aturan untuk menangani kasus pertanahan, serta diberikan bintek penanganan kasus dengan cara mediasi; c) perlu adanya peraturan yang menjadi pedoman para Kepala Desa untuk menyelenggarakan peradilan desa; dan d) “Kesepakatan Perdamaian” dituangkan menjadi “Akta Perdamaian” yang dibuat oleh Notaris, sehingga berkekuatan eksekutorial. Terutama kesepakatan perdamaian yang dibuat di BPN dan di desa.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing : Subarkah, SH, M.Hum
Uncontrolled Keywords: Mediasi, di luar pengadilan, Kesepakatan Perdamaian.
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 05 Mar 2016 05:21
Last Modified: 05 Mar 2016 05:21
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/4961

Actions (login required)

View Item View Item