Armada Yoga Shogama, Angga (2016) Urgensi Pemberian Hak Imunitas Terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	PDF (Hal. Judul) HALAMAN_DEPAN_ABSTRAK.pdf - Accepted Version Download (331kB)
	PDF (Bab 1) BAB_I_new.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	PDF (Bab 2) BAB_II_2_JANUARI_2016.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	PDF (Bab 3) BAB_III_2_JANUARI_2016.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	PDF (Bab 4) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (477kB) | Request a copy
	PDF (Bab 5) BAB_V_kpk.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (142kB) | Request a copy
Preview	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (165kB)

Abstrak

Skripsi Yang Berjudul “Urgensi Pemberian Hak Imunitas Terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja KPK” Ini Secara Umum Bertujuan Untuk Mengetahui Urgensi Apakah Pimpinan KPK Perlu Diberi Hak Imunitas Dengan Adanya Dugaan Kriminalisasi Yang Ditujukan Kepada Pimpinan KPK Beberapa Waktu Belakangan Ini, Disamping Itu Juga Untuk Mengetahui Peluang Yang Memungkinkan Apabila Pimpinan KPK Diberikan Hak Imunitas Untuk Upaya Menangkal Segala Bentuk Intervensi Yang Menghambat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Yuridis Normatif. Dalam Hal Teknik Pengumpulan Data, Penulis Menggunakan Data Primer Dan Sekunder. Setelah Data Diperoleh, Maka Disusun Secara Sistematis Dan Selanjutnya Dianalisa, Sehingga Diperoleh Kejelasan Mengenai Permasalahan Yang Dibahas Dan Selanjutnya Disusun Sebagai Skripsi Yang Bersifat Ilmiah. Dari Hasil Penelitian Dapat Ditunjukkan Bahwa Terdapat Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Beberapa Pihak Yang Terkesan Memaksakan Pimpinan KPK Untuk Ditetapkan Menjadi Tersangka. Hal Ini Tentunya Bertujuan Secara Politis Dan Pelemahan Institusi KPK. Mengingat Substansi Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Maka Pimpinan Yang Ditetapkan Menjadi Tersangka Akan Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Disamping Itu Untuk Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Secara Kolektif Kolegial Dengan Ditetapkannya Sebagian Pimpinan KPK Menjadi Tersangka Maka Secara Otomatis Institusi KPK Akan Lumpuh. Melihat Kondisi Kita Sebagai Negara Hukum Yang Menjunjung Tinggi Prinsip Equality Before The Law Dan Juga Mempertimbangkan Bahwa Negara Indonesia Sedang Berada Dalam Darurat Korupsi, Maka Penerapan Hak Imunitas Terbatas Terhadap Pimpinan KPK Yang Dijamin Dalam Sebuah Undang-Undang Adalah Langkah Yang Terbaik. Pemberantasan Korupsi Harus Tetap Terfokus Agar Tujuan Dapat Segera Tercapai, Karena Memang Akan Selalu Sulit Dalam Memberantas Korupsi Tanpa Adanya Niat Yang Sungguh-Sungguh Dari Pemerintah. Kesungguhan Langkah Tersebut Dapat Ditempuh Dengan Merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Dengan Menghapuskan Pasal 32 Dan Memasukkan Substansi Imunitas Terbatas Terhadap Komposisinya Yang Baru.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing: Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
Kata Kunci:	Hak Imunitas, Kriminalisasi, Uu Nomor 30 Tahun 2002, Pimpinan Kpk.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	pustakawan umk
Date Deposited:	25 Jul 2016 06:50
Last Modified:	25 Jul 2016 06:50
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/5720

Actions (login required)

View Item