Vaelanorr, Geshar (2016) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kph Pati. Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	PDF (Hal. Judul) HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (525kB)
	PDF (Bab 1) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	PDF (Bab 2) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy
	PDF (Bab 3) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy
	PDF (Bab 4) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	PDF (Bab 5) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (37kB) | Request a copy
Preview	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (253kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi Yang Berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM KPH PATI” Ini Secara Umum Bertujuan Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum KPH Pati, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum KPH Pati Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum KPH Pati. Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Yuridis Empiris Atau Yuridis Sosiologis. Dalam Hal Teknik Pengumpulan Data, Penulis Menggunakan Data Primer Didukung Dengan Data Sekunder. Setelah Data Diperoleh, Maka Disusun Secara Sistematis Dan Selanjutnya Dianalisis Secara Kualitatif, Sehingga Diperoleh Kejelasan Mengenai Permasalahan Yang Dibahas Dan Selanjutnya Disusun Sebagai Skripsi Yang Bersifat Ilmiah. Dari Hasil Penelitian Diketahui Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum KPH Pati Oleh Aparat Penegak Hukum Dimulai Dari Adanya Laporan Dari KPH Pati Atau Masyarakat Mengenai Tindak Pidana Illegal Logging Ke Polisi Atau Pada Saat Melakukan Operasi Tangkap Tangan Yang Selanjutnya Dilakukan Penyidikan Hingga Berkas Lengkap Diserahkan Ke Kejaksaan Untuk Setelahnya Dilimpahkan Ke Pengadilan Dan Pelaku Dikenakan Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum KPH Pati Masing-Masing Aparat Penegak Hukum Adalah Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polisi Jika Para Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Melarikan Diri, Kemudian Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Apabila Ada Pelaku Yang Melarikan Diri Menyebabkan Kurang Lengkapnya Berkas Yang Diterima Kejaksaan Dari Penyidik Polri, Serta Hambatan Yang Dihadapi Oleh Hakim Mengenai Sanksi Yang Dijatuhkan Dianggap Terlalu Berat Atau Terlalu Ringan. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum KPH Pati Adalah Apabila Para Pelaku Melarikan Diri Maka Polisi Menerbitkan DPO, Kemudian Upaya Yang Dapat Diatasi Jaksa Apabila Ada Pelaku Yang Melarikan Diri Dengan Cara Berkoordinasi Dengan Kepolisian Dalam Hal Ini Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Agar Penegakan Hukum Dapat Terlaksana Dengan Maksimal, Serta Untuk Mengatasi Masalah Sanksi Yang Dijatuhkan Dianggap Terlalu Berat Atau Ringan, Hakim Memberikan Kesempatan Yang Sama Ke Para Pihak Dalam Hal Ini Terdakwa Dan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menyampaikan Duduk Perkara.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing: Henny Susilowati, SH. MH
Kata Kunci:	Penegakan Hukum, Illegal Logging, KPH Pati
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	pustakawan umk
Date Deposited:	30 Aug 2016 08:49
Last Modified:	30 Aug 2016 08:49
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/6080

Actions (login required)

View Item