Pelaksanaan Eksekusi Pidana Perampasan Kemerdekaan oleh Jaksa

Anam, Khoirul (2012) Pelaksanaan Eksekusi Pidana Perampasan Kemerdekaan oleh Jaksa. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Judul) - Accepted Version
Download (231kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab I) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (131kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab II) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (218kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab III) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (147kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab IV) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (164kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab V) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (81kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (62kB) | Tinjau ulang

Abstrak

Skipsi dengan judul PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN OLEH JAKSA”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pidana perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh jaksa dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan skunder. Setelah data diperoleh diolah secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui pelaksanaan eksekusi pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh jaksa setelah menerima salinan surat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh panitera. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21 Tahun 1983, batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Dalam kasus Harsoyo bin Sulikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 30 April 2012. Pelaksanaan eksekusi mengalami keterlambatan, dikarenakan penyerahan Petikan Putusan Pengadilan ke Kejaksaan terlambat. Pelaksanaan eksekusi oleh jaksa berupa pidana perampasan kemerdekaan selama 1 tahun 6 bulan baru terlaksana pada tangal 8 Mei 2012. Untuk kasus Arumdyah Lienawati, putusan Mahkamah Agung diterima Kejaksaan Negeri Kudus pada tanggal 3 Oktober 2011, namun dalam pelaksanaan eksekusi mengalami kendala. Kendala tersebut terjadi karena pada saat putusan Mahkamah Agung turun ke Kejaksaan Negeri Kudus terpidana Arumdyah Lienawati tidak ada dirumah (melarikan diri) dan baru beberapa hari kemudian yakni pada tanggal 31 Oktober 2011 Arumdyah Lienawati menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Kudus. Oleh karena itu pelaksanaan eksekusi pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara 1 tahun 6 bulan baru bisa dilakukan Jaksa pada tanggal 31 Oktober.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing 1 = SUDARSONO, SH, MHum Pembimbing 11 =WIWIT ARIYANI, S.H, MHum
Uncontrolled Keywords: Eksekusi Pidana, Perampasan Kemerdekaan dan Jaksa.
Subjects: Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum pidana dan prosedurnya
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Users 2136 tidak ditemukan.
Tanggal Deposit: 09 Jan 2013 07:51
Last Modified: 09 Jan 2013 07:51
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/630

Actions (login required)

View Item View Item