Hak Lintas Damai Menurut Hukum Laut Internasional Dalam Undang-Undang Pelayaran Dalam Rangka Stabilisasi Keamanan Perairan Indonesia

Sulistiono, Bambang (2016) Hak Lintas Damai Menurut Hukum Laut Internasional Dalam Undang-Undang Pelayaran Dalam Rangka Stabilisasi Keamanan Perairan Indonesia. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img] PDF (Hal Judul) - Accepted Version
Download (338Kb)
    [img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
    Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

    Download (202Kb) | Request a copy
      [img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
      Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

      Download (258Kb) | Request a copy
        [img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
        Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

        Download (182Kb) | Request a copy
          [img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
          Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

          Download (358Kb) | Request a copy
            [img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
            Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

            Download (104Kb) | Request a copy
              [img] PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
              Download (186Kb)

                Abstrak

                Penelitian dalam skripsi ini berjudul “HAK LINTAS DAMAI MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG PELAYARAN DALAM RANGKA STABILISASI KEAMANAN PERAIRAN INDONESIA”.Hukum laut internasional yang mengatur hak lintas damai menjadi satu pengaturannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan/negara pantai mengatur undang-undang pelayaran, undang-undang perairan dan peraturan alur laut kepulauan tidak terlepas menggunakan acuan Konvensi Hukum Laut 1982. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan hak lintas damai menurut hukum laut internasional ; 2) Bagaimanakah implikasi hak lintas damai tersebut dalam Undang-Undang Pelayaran, dalam rangka stabilisasi keamanan perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang diperlukan adalah cukup data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis yangdigunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Pengaturan hak lintas damai menurut hukum internasional di atur dalam Pasal 52 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa Pada dasarnya kapal semua Negara, baik berpantai maupun tak berpantai, dapat bebas menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, tetapi harus tunduk pada Konvensi Hukum Laut 1982. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 ayat (2), dan bahkan hukum laut internasional dapat diabaikan jika negara pantai memiliki undang-undang guna melindungi kepentingannya. 2)ImplikasiterhadapUndang-UndangPelayarandalamrangkastabilitaskeamananperairan Indonesia adalah di tetapkanyaPeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2002 tentangpembagian ALKI ( ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA ) , menjadi 3 ALKI yaitu : 1. ALKI 1: menghubungkanlautcinaselatan,Lautnatuna,Selatkarimata,Lautjawa. 2. ALKI II :berada di lautsulawesi,Selat Makassar, Lautflores,Selatlombok. 3. ALKI III, ALKI inidibagimenjadi 3 jaluryaitu : 1. ALKI III A, berada di lautseram, Lautbanda, Selatombai. 2. ALKI III B, berada di laut Maluku, Lautseram, Lautbanda, Selatleti, Lauttimor. 3. ALKI III C, melewatilautMaluku,Lautseram, Lautbanda, Lautarafuru. Setelah di tetapkanyaPeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2002, kemudianpemerintahmengeluarkanUndang- UndangNomor 17 Tahun 2008 TentangPelayaran, yang di dalamnyamengaturHaklintasdamai, dalam BAB III tentangHakLintasDamaiBagiKapal- KapalAsing, Pasal 11,12,13,14,15,16,17 Undang- UndangNomor 17 Tahun 2008 . Disarankan kepada Pemerintah, perlu adanya pengumuman yang jelas mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia, karena menyangkut pertahanan keamanan wilayah laut NKRI.Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu ada payung hukum yang komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Aparat Negara untuk pengamanan, pengamatan, pengintaian, di ruang udara di atas ALKI untuk menjaga keamanan dan menindak pelanggaran terhadap wilayah perairan Indonesia.

                Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
                Additional Information: Pembimbing: Anggit Wicaksono, S.H., M.H
                Uncontrolled Keywords: lintas damai, hukum laut, undang-undang pelayaran
                Subjects: Hukum
                Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
                Depositing User: pustakawan umk
                Tanggal Deposit: 15 Nov 2016 15:02
                Last Modified: 15 Nov 2016 15:02
                URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/6301

                Actions (login required)

                View Item