Pelaksanaan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta

Hayati, Nur (2016) Pelaksanaan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta. Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal Judul) - Accepted Version
Download (379kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (279kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (325kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (245kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (397kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (107kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (257kB) | Tinjau ulang
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta”. Secara umum penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Pati dengan ketentuan yang berlaku; 2) mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan tugas PPAT yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan tugas tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sehingga data yang diperlukan yaitu data primer dengan melakukan studi lapangan dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian deskriptif analistik. Data yang diperoleh diolah dan disajikan secara sistematis, selanjutnya dinanalisis secara kualitatif, terutama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok PPAT dalam pembuatan akta. Hasil penelitian: Pertama, PPAT di Kabupaten Pati telah melaksanakan tugas kePPATan dengan ketentuan yang berlaku karena berpedoman pada SOP Nomor 23/SOP akta PPAT/Kantah PT/1997 yang berlaku mengikat bagi setiap PPAT. SOP. Kedua, Persiapan pembuatan akta PPAT yang tidak sesuai dengan SOP Nomor 23/SOP akta PPAT/Kantah PT/1997, mempunyai akibat hukum ditolaknya akta PPAT beserta dokumen lain oleh Kantor Pertanahan dengan perintah melengkapi kekurangan persyaratan atau pembuatan ulang akta. Akta PPAT yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil berakibat hukum dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Kendala pada saat sidang akta PPAT, ada pihak yang tidak hadir yaitu penjual karena sakit rawat inap di rumah sakit, kedala tulisan nama pemilik/calon penjual berbeda di sertifikat tanah dan didalam KTP, kendala berupa pemeriksaan asli sertifikat di Kantor Pertanahan tidak selesai satu hari.

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Suparnyo, S.H., M.S
Uncontrolled Keywords: PPAT, akta, SOP.
Subjects: Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 17 Nov 2016 07:55
Last Modified: 17 Nov 2016 07:55
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/6338

Actions (login required)

View Item View Item