Ali, Fauzi (2012) Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Tidak dengan Tunai di Kabupaten Kudus. Update Test thesis, Universitas Muria kudus.

Preview	PDF (Hal. Judul) 1_Halaman_Judul.pdf - Accepted Version Download (27kB)
	PDF (Bab I) 4_BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
	PDF (Bab II) 5_BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (709kB) | Request a copy
	PDF (Bab III) 6_BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (450kB) | Request a copy
	PDF (Bab IV) 7_BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (497kB) | Request a copy
	PDF (Bab V) 8_BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy
Preview	PDF (Daftar Pustaka) 9_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (206kB)
	PDF (Lampiran ) Lampiran_1.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Tidak Dengan Tunai Di Kabupaten Kudus” ini secara umum bertujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang pemahaman para pihak dalam perjanjian jual beli komputer tidak dengan tunai di Kabupaten Kudus, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli komputer tidak dengan tunai di Kabupaten Kudus, dan hmabtan yang dialami para pihak. Jual beli menurut KUHPerdata adalah perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli dengan angsuran merupakan salah satu bentuk jual beli dengan kredit. Dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia jual beli dengan pembayaran angsuran atau cicilan sama sekali tidak diatur. Namun, dalam praktik jual beli sering dijumpai suatu persetujuan yang berebntuk jual beli angsuran atau cicilan. Oleh karena Buku III KUHPeradata menganut sistem terbuka atau asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengatur bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan juga setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat kedua belah pihak, maka setiap orang bebas membuat perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sampel dapat diambil dari PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus), FIF Spektra, PT Columbia, dan orang yang pernah membeli komputer tidak dengan tunai. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil pemenlitian dapat ditunjukkan bahwa pembeli jarang membaca perjanjian yang terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak pembiayaan atau pihak mandiri toko komputer, hal itu dikarenakan mereka butuh komputer untuk melakukan kegiatan yang mungkin untuk meperlancar kegiatannya tersebut. Pada prinsipnya UU Perlindunag Konsumen tidak kelarang para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/ atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/ atau jasa, selama dan sepanjang tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing 1 = Sukresno,SH.MHum pembimbing 11 = Suciningtyas, SH. MHum
Kata Kunci:	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli komputer Tidak Dengan Tunai.
Subjects:	Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum perdata internasional. Konflik hukum > Hukum perdagangan Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum perdagangan Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum perdata internasional. Konflik hukum > Obligasi > Kontrak Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi > Hukum perdata > Obligasi > Kontrak Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Users 2136 not found.
Date Deposited:	10 Jan 2013 06:49
Last Modified:	10 Jan 2013 06:49
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/637

Actions (login required)

View Item