Fadly, Jawad (2017) Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Kabupaten Dalam Melindungi Pekerja Di Kabupaten Kudus. Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.
Preview |
PDF (Hal Judul)
HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (476kB) |
PDF (Bab 1)
BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 2)
BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 3)
BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 4)
bab_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy |
|
PDF (Bab 5)
bab_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy |
|
Preview |
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (126kB) |
Abstrak
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 560/66 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN DALAM MELINDUNGI PEKERJA DI KABUPATEN KUDUS” betujuan untuk mengetahui pelaksanaan SK Gubernur Jawa TengahNomor 560/66 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten dalam melindungi pekerja di Kabupaten Kudus dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dalam pengawasan pelaksanaan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pelaksanaan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten dalam melindungi pekerja di Kabupaten Kudus adalah sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak rendah, sehingga dapat merlindungi pekerja dengan ketentuan upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan pekeja untuk kelangsungan hidup.Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dalam pengawasan pelaksanaan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten adalah pelaksanaan penangguhan perusahaan yang tidak dapat membayar upah pekerja sesuai UMK tidak dilakukan secara normatif akan tetapi perusahaan dan pekerja melakukan kesepakatan tentang upah secara bipatrid, dan tidak melibatkan Dinsosnakertrans Kudus sebagai unsur dari pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans dalam hal ini adalah member binaan kepada pekerja dan pengusaha untuk mematuhi peraturan secara normatif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Item Type: | Skripsi/ Thesis (Update Test) |
---|---|
Dosen Pembimbing: | Pembimbing: Dr. Subarkah, SH., MH |
Kata Kunci: | SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten, Pekerja, pengusaha, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus |
Subjects: | Hukum > Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | pustakawan umk |
Date Deposited: | 01 Mar 2017 08:10 |
Last Modified: | 01 Mar 2017 08:10 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/6725 |
Actions (login required)
View Item |