Effendi, Eris (2017) PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR: 225/PID.SUS/2013/PN. SMG). Master thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	PDF (hal judul) hal_depan.pdf - Accepted Version Download (319kB)
	PDF (bab 1) Bab_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (415kB) | Request a copy
	PDF (bab 2) Bab_II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (251kB) | Request a copy
	PDF (bab 3) Bab_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	PDF (bab 4) Bab_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
Preview	PDF (daftar pustaka) DAFTAR_PUSTAK1.pdf - Accepted Version Download (127kB)
	PDF (lampiran) lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (16MB) | Request a copy

Abstrak

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. Berdasarkan hasilpenelitiandouble track systemdalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victymologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victymologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat. Selanjutnya Penulis menyampaikan beberapa saran Bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian dalam memutus perkara sehingga di mungkinkan para pecandu /korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan tindakan dengan melalui tahapan rehabilitasi yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses asesment tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Master)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing: Dr. Hidayatullah, SH.,MHum
Kata Kunci:	Narkotika, Pecandu
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum (S2)
Depositing User:	pustakawan umk
Date Deposited:	23 May 2017 03:31
Last Modified:	23 May 2017 03:31
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/7231

Actions (login required)

View Item