Seftrianto, Danang (2017) Alat Bukti Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Peradilan Pidana(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara : 665/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst.). Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	PDF (hal judul) halaman_depan.pdf - Accepted Version Download (1MB)
	PDF (bab 1) bab_1.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	PDF (bab 2) bab_2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy
	PDF (bab 3) bab_3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy
	PDF (bab 4) bab_4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy
	PDF (bab 5) bab_5.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
Preview	PDF (daftar pustaka) daftar_pustaka.pdf - Accepted Version Download (345kB)

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Alat Bukti Closed CircuitTelevision (CCTV) Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara : 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST)” bertujuan untuk mengetahui tentang rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam dalam peradilan pidana serta untuk mengetahui bagaimana rekman CCTV digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara : 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data menggunakan data skunder. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan di analisa secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian dapat digambarkan bagaimana rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah karena di dalam Pasal 5 Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam UU ITE juga di atur mengenai syarat bagaiamana informasi atau dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila syarat formil dan materiilnya terpenuhi. Syarat formil tercantum dalam Pasal 5 ayat (4), sedangkan syarat materiilnya tercantum dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Dengan demikian ada perluasan jenis alat bukti hukum baik yang ada di dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 memberi batasan terhadap CCTV sebagai alat bukti, tidak semua rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti tetapi harus ada permintaan dari kepolisian, kejaksaan, serta institusi penegak hukum lainnya sehingga rekaman CCTV sah sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Mengenai Putusan No.665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena dalam pertimbangannya hakim menyatakan ada persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa mengenai isi rekaman CCTV tersebut, sehingga membantu hakim menemukan bagaimana sesungguhnya kejadian kecelakaan itu terjadi.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing: Dr. Hidayatullah, SH.,M.Hum
Kata Kunci:	Alat Bukti, Bukti Rekaman CCTV
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	pustakawan umk
Date Deposited:	29 May 2017 02:16
Last Modified:	29 May 2017 02:16
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/7274

Actions (login required)

View Item