KAMAL, MUHAMMAD SYAIFUDIN (2017) Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/Kma/Sk/Ii/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata ( Studi Komparatif Di Pengadilan Negeri Kudus Dan Pengadilan Agama Kudus ). Update Test thesis, UMK.

Preview	PDF (hal. judul) Hal._Judul.pdf - Accepted Version Download (655kB) | Preview
	PDF (bab 1) Bab_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	PDF (bab 2) Bab_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy
	PDF (bab 3) Bab_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	PDF (bab 4) Bab_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	PDF (bab 5) Bab_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
Preview	PDF (daftar pustaka) Daftar_Pustaka.pdf - Accepted Version Download (235kB) | Preview
	PDF (lampiran) Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (19MB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DALAM PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA PERDATA (Studi Komparatif di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus )” ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, selain itu juga untuk mengetahui Upaya Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Agama Kudus untuk mewujudkan Keterbukaan Lembaga Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata antara di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus terletak pada komponen-komponen dan besaran komponen biaya perkara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua masing-masing Pengadilan, selain itu Pengadilan Agama Kudus mengakomodir pembayaran panjar biaya perkara secara langsung di Pengadilan sementara di Pengadilan Negeri Kudus harus melalui pihak bank. Di satu sisi kebijakan Pengadilan Agama Kudus tersebut mempermudah Pemohon / Penggugat, namun di sisi lain bertentangan dengan aturan yang ada. Upaya Pengadilan Negeri Kudus untuk mewujudkan Keterbukaan Lembaga Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata adalah dengan Penempatan papan informasi di lingkungan Pengadilan, Pelayanan Secara Online dan akan menempatkan pelayanan di Lobi Pengadilan ( One Stop Service ), sementara Pengadilan Agama Kudus adalah dengan Penempatan papan informasi di lingkungan Pengadilan, Akses Informasi Secara On line, dan Pelayanan di Lobi Pengadilan ( One Stop Service ).

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	pembimbing 1 :SUYOTO, SH., MH.
Kata Kunci:	Kata Kunci : Implementasi, Pemungutan Biaya Perkara, Perkara Perdata
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	UPT Perpustakaan UMK
Date Deposited:	20 Feb 2018 06:41
Last Modified:	20 Feb 2018 06:41
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/8190

Actions (login required)

View Item