SYAHRIZAL , MOHAMMAD (2017) Study Komparatif Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahguna Narkotika Study Kasus Putusan (No.652/Pid.Sus/2016/Pn.Smg Dan Putusan No.72/Pid.Sus/2016/Pn.Kudus). Update Test thesis, Universitas Muria Kudus.

Preview	PDF (halaman judul) HALAMAN_JUDUL.pdf - Accepted Version Download (561kB) | Preview
	PDF (bab 1) BAB_I.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	PDF (bab 2) BAB_II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	PDF (bab 3) BAB_III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	PDF (bab 4) BAB_IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (565kB) | Request a copy
	PDF (bab 5) BAB_V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy
Preview	PDF (daftar pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (220kB) | Preview
	PDF (lampiran) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Study Komperatif Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pekara Penyalahgunaan Narkotik(study putusan no.652/pid.sus/2016/Pn.Smg dan putusan no.72/pid.sus/2016/Pn.Kds)” ini, secara umum bertujuan untuk menjelaskan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan yang bersifat transnasional,sehingga Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika telah diperbarui dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan tujuan dilahirkanya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar dapat mengurangi tingkat kejahatan-kejahatan narkotika di indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penilitian yuridis normatif tersebut penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statue approach. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga diperoleh dan didapati kejelasan dan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian pengaturan sanksi terhadap korban penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun terdapat juga peraturan-peraturan yang terkait seperti SEMA No.4 Tahun 2010, PERMENKES No.46 Tahun 2010, PERKA BNN No.11 Tahun 2004 dan peraturan bersama oleh 7 (tujuh) lembaga. atas dasar tersebut dinyatakan bahwa terdapat kandungan-kandungan Pasal yang memberikan makna untuk dibukakanya pintu untuk pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan koban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Mengenai pertimbangan majelis hakim dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan dari pendapat (Majority Opinion) hakim adalah judex factietelah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena pemberian vonis rehabalitasi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan perbedaan pendapat dissenting opinionadalah judex factie telah melakukan kesalahan dalam pemberian sanksi yang tidak mempertimbangan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian vonis rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika, akibat adanya dissenting opinionterhadap putusan pengadilan negeri kudus putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, adanya dissenting opinion menimbulkan akibat positif dan negatif.

Item Type:	Skripsi/ Thesis (Update Test)
Dosen Pembimbing:	Pembimbing 2:suyoto,SH,MH
Kata Kunci:	Kata Kunci : Pertimbangan Majelis hakim, Penyalahguna Narkotika, Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Subjects:	Hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	UPT Perpustakaan UMK
Date Deposited:	20 Feb 2018 07:19
Last Modified:	20 Feb 2018 07:19
URI:	http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/8200

Actions (login required)

View Item